Judul: Kami Jadi Target: Pengalaman Perempuan Pembela HAM Menghadapi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO)

Penulis: Blandina Lintang dan Ika Ningtyas

Tahun: 2022

Penerbit: SAFEnet

Bahasa: Bahasa Indonesia

Kehadiran perempuan pembela hak asasi manusia (PPHAM) sangat krusial dalam berbagai kasus, termasuk dalam hal pendampingan perempuan korban kekerasan. Terutama kasus kekerasan seksual, kehadiran PPHAM turut menentukan akses perempuan korban pada keadilan dan pemulihan. Namun, masih banyak juga yang masih sungkan menggunakan istilah “PPHAM” melainkan menyebut dirinya pendamping korban, relawan, pengada layanan, pengorganisir masyarakat, aktivis, pekerja HAM, pekerja kemanusiaan, atau identitas lain untuk menjelaskan keterlibatannya di dalam aktivisme pembelaan HAM. Namun seluruh penyebutan ini tidak mengurangi sumbangsihnya pada upaya pemenuhan HAM bagi semua, tanpa kecuali.

Guna mendorong penegakan hukum, maka pemerintah perlu memastikan adanya program-program peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender, dan secara khusus KBG di ruang online. Aturan-aturan responsif yang telah ada seperti Peraturan MA No. 3 Tahun 2017 dan Pedoman Kejaksaan No. 1 Tahun 2021 perlu diimplementasikan dalam setiap kasus perempuan berhadapan dengan hukum. Lembaga-lembaga nasional HAM, termasuk Komnas Perempuan, yang memiliki mandat tugas dan kewenangan pengawasan perlu mengambil peran untuk mengawasi implementasi aturan-aturan tersebut. Sementara untuk regulasi yang melindungi, selain mendorong Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS), penguatan pelindungan juga dapat digulirkan melalui revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Berbagai terobosan untuk hukum acara perlu dipastikan ada agar kesulitan pencarian bukti digital dapat diatasi.